search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Djusman Soroti Netralitas KPU Soppeng

Dalam Pengadaan dan Penyebaran APK
doelbeckz - Pluz.id Minggu, 18 Oktober 2020 21:00
APK. Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng yang terpasangan di lapangan. Nampak, tulisan menimpali kolom kosong. foto: istimewa
APK. Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng yang terpasangan di lapangan. Nampak, tulisan menimpali kolom kosong. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Penggiat anti korupsi, Djusman AR yang juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng.

Djusman, Minggu (18/10/2020), mengatakan, KPU Soppeng tidak mencerminkan netralitas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu terlihat pada pembuatan dan penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Soppeng.

“Tidak boleh ada yang ditimpali, karena Koko (Kotak Kosong) pun dianggap paslon yang memiliki ruang dan hak konstitusi, meskipun tanpa gambar paslon, namun tentu tak dinasbihkan ada pemilihnya,” kata Djusman.

Djusman AR. foto: istimewa

Kritikan keras ini disampaikan Djusman menyusul APK Pilkada Soppeng yang beredar terdapat tulisan yang menimpali kolom kosong.

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini, mengungkapkan, bila itu produk KPU Soppeng, maka sangat fatal narasi yang disajikan terkesan bukan lagi bermakna penyelenggara, tapi tim sukses.

“Ingat, KPU merupakan nafas tegaknya demokrasi begitupun bawaslu karenanya harus ada sikap terkait itu. Publik menyorotnya bukan persoalan suka dan tidak suka dengan paslon, tapi bagaimana kredibilitas penyelenggaranya. Berkenaan aturan, orang tidak bicara persepsi lagi, tapi bagaimana penerapan aturan yang wajib ditegakkan dengan benar dan terukur. Karena menggunakan anggaran negara, dapat diduga bukan saja publik yang terusik perwajahan APK tersebut, tapi juga paslon, tentu paslon menjaga munculnya stigma publik akan terbangunnya image intervensi terhadap KPU yang pada dasarnya juga tak menginginkan seperti itu,” jelasnya.

“Kejadian itu akan menjadi ujian kepedulian berdemokrasi buat teman-teman aktivis yang tak sedikit jumlahnya di Kabupaten Soppeng. Hal itu bukan persoalan suka atau tidak suka dengan paslon atau apapun itu istilahnya, tapi bagaimana lahirnya pencerahan demokrasi. Substansi masalahnya ada pada penyelenggara teknis (KPU) begitupun penyelenggara pengawasan (Bawaslu) mutlak terkait juga,” tambahnya.

Halaman

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top