search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

KMAK Desak Polda Umumkan Tersangka Mark Up Bansos Covid-19 Makassar

doelbeckz - Pluz.id Senin, 11 Januari 2021 23:00
Djusman AR. foto: doelbeckz/pluz.id
Djusman AR. foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar mendesak penyidik Polda Sulsel segera mengumumkan tersangka kasus dugaan mark up dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kota Makassar.

Koordinator Badan Pekerja KMAK Sulselbar, Djusman AR, Senin (11/1/2021), mengatakan, penyidik tidak mesti menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengumumkan nama-nama tersangka.

“Penyidik tidak mesti menunggu hasil audit investigatif itu untuk menetapkan atau membeberkan nama tersangka, karena sifat audit tersebut adalah pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan nilai, jumlah atau total kerugian yang ditimbulkan, bukan baru mau mencari tahu atau memastikan adanya nilai kerugian yang ditimbulkan. Sifat audit dikenal, yakni audit evaluasi, audit kinerja, dan audit investigatif,” ujarnya.

Djusman menjelaskan, definisi korupsi itu ialah adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan/negara. “Artinya karena sifat auditnya investigasi, maka dua unsur di atas sudah terpenuhi. Kan jelas bahwa audit investigasi dilakukan karena ditemukannya dua unsur yang cukup,” jelasnya.

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini, mempertanyakan keseriusan Polda Sulsel menangani kasus dana bansos Covid-19 di Makassar.

“Mengapa hanya disebut dikantongi? Kita tidak inginkan jangan sampai nama-nama tersangka itu ujung-ujungnya nanti menjadi sapi perahan atau ATM berjalan, hal lain bisa juga menyusut, misal tadinya lima tersangka tiba-tiba turun menjadi tiga orang saja,” ujarnya.

“Penyidik wajib membuka ke publik, karena bukan merupakan kerahasiaan, mengingat sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu hak publik. Ingat, berdasar undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang dimaksud penyelenggara negara itu bukan hanya top leader misalnya gubernur, wali kota/bupati, tapi juga penyidik. Di sana dalam pasalnya dituntut proporsional, bertanggung jawab dan akuntabel,” tambah Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi ini.

Djusman menyatakan, sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan keterbukaan informasi publik. “Belum lagi kalau kita menggunakan Undang-Undang (UU) No 31/99 beserta perubahannya UU No 20/01. Bahkan, masyarakat juga bisa berdasar pada UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Djusman berharap, tim penyidik Polda Sulsel mengembangkan kasus bansos hingga ke jajaran paling atas. “Silakan penyidik menilai, siapa atasan KPA/Kepala Dinas dan terus ke atasnya. Penyidiklah lebih paham dan memang kewenangannya. Kita sangat berharap penyidik mengembangkan ke sana agar semua yang terlibat dalam kasus ini bisa diseret pertanggungjawabannya,” harap Djusman.

Djusman menilai, modus operandi kasus korupsi itu, tidak berdiri tunggal, selalu beriringan dengan kebijakan atasan, yang dikenal peran serta dan turut serta.

“Korupsi itu tak seperti air mengalir mencari kerendahan, tapi selalu melawan arus, mengalirnya keatas. Nanti setelah berisi penuh kantong-kantong di atas, baru meluap tumpah ke bawah,” jelasnya.

Djusman menegaskan, masyarakat berhak berpendapat memberi saran dan bahkan kritik berkaitan kinerja aparat penegak hukum, yang dijamin konstitusi, khususnya berkaitan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Bukan bermaksud menggurui atau mengintervensi proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Arman Sahri Harahap, mengungkapkan, pihaknya baru menerima surat dari Polda Sulsel terkait permintaan audit pada awal tahun 2021.

“Surat dari Polda Sulsel baru kami terima tanggal 5 Januari 2021, kemarin,” tuturnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, sebelumnya, mengatakan, pihaknya telah mengantongi nama-nama tersangka kasus bansos Covid-19. Sebelum tersangka diumumkan ke publik, kata dia, penyidik masih menunggu hasil audit BPKP.

“Tinggal menunggu hasil audit BPKP. Kita ini kesulitan kadang-kadang, karena kelamaan menunggu. Paling tidak nanti kalau ini (perhitungan) sudah turun dari BPKP, lihat nanti tersangkanya siapa saja,” katanya.

Terkait kasus yang dilaporkan masyarakat itu, penyidik Polda Sulsel telah memeriksa kurang lebih 70 saksi. Diantara saksi yang sudah diperiksa adalah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top