search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Aktivis Sorot Satgas Covid-19 Soppeng

Tahan 19 Pemilik Warkop dan PKL Terjaring Razia Jam Malam
doelbeckz - Pluz.id Jumat, 22 Januari 2021 02:00
RAZIA. Tim Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Soppeng merazia pemilik Warkop dan PKL yang diduga melanggar batas waktu beraktivitas yang dibatasi hanya sampai pukul 22.00 WITA, Rabu (20/1/2021) malam. foto: istimewa
RAZIA. Tim Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Soppeng merazia pemilik Warkop dan PKL yang diduga melanggar batas waktu beraktivitas yang dibatasi hanya sampai pukul 22.00 WITA, Rabu (20/1/2021) malam. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Perlakuan tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Soppeng terhadap pemilik Warung Kopi (Warkop) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terjaring razia dugaan pelanggaran batas waktu beraktivitas menuai sorotan.

Pasalnya, mereka yang kedapatan tetap beraktivitas lewat pukul 22.00 WITA untuk sementara diinapkan di Posko Covid-19 Soppeng, Jl Lamumpatue, Watansoppeng, untuk mengikuti uji swab test sambil menunggu hasilnya, apakah positif atau negatif. Dimana tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 berhasil menjaring 19 orang pemilik warung kopi dan PKL, Rabu (20/1/2021) malam.

Penggiat anti korupsi yang juga bergerak di bidang advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), Djusman AR, Jumat (22/1/2021), mengatakan, tidak sepantasnya tindakan seperti ini dilakukan kepada para pemilik warung kopi dan PKL.

“Kebijakan tersebut sepertinya bukan saja kaku, tapi sudah over protectif. Bahkan, mengarah pengabaian HAM seseorang. Menginapkan seseorang di suatu tempat tertentu tanpa kejelasan perbuatan deliknya meskipun di luar sel tahanan, sama saja menahan. Orang disebut ditahan bukan hanya di penjara, tetapi menahan seseorang di suatu tempat tertentu tanpa kejelasan perbuatan deliknya juga sudah masuk kategori menahan,” terangnya.

Koordinator Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini, bahkan prihatin atas kejadian ini. Pasalnya, penahanan ini jelas sangat berpengaruh terhadap psikis dan normalisasi istirahat yang bahkan kemungkinan membuat mereka tidak bisa tidur.

“Alasan Ketua I Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Pemkab Soppeng yang juga Dandim 1423 Soppeng, Letkol Inf Richard Maribot Butarbutar SAP MTr (Han) menyatakan diinapkan untuk di-swab, lalu kenapa seperti menahan orang? Sudah pasti orang-orang tersebut yang ditahan terganggu psikisnya, normalisasi istirahatnya, dan bahkan kemungkinan tidak bisa tidur. Jadi besoknya saat di-swab rawan positif,” terangnya.

“Kenapa kesannya bukan lagi alasan penertiban, tapi untuk swab, kenapa tidak pulangkan saja ke rumahnya masing-masing untuk istirahat secukupnya. Ini kaku sekali penerapannya. Kan bisa cukup kasi bertandatangan semuanya itu untuk tidak melanggar lagi atau untuk datang kembali besoknya mengikuti swab. Ini kok kesannya bermuatan ladang bisnis?. Coba bandingkan, terduga kriminal saja tidak bisa ditahan 1×24 jam semasa belum berstatus tersangka dan itupun harus ancaman hukumannya minimal lima tahun,” lanjut Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini.

Djusman mengatakan, TNI semestinya tak perlu repot terlibat dalam penertiban pelaku usaha tersebut. Sebab terdapat institusi fungsional yang mempunyai kewenangan dalam menertibkan pelanggar protokol kesehatan tersebut. “Jika memang pelaku usaha, warkop, rumah makan, dan PK5 melanggar peraturan tidak mesti TNI yang turun tangan langsung, kan masih ada institusi fungsional, misalnya Satpol PP,” ujarnya.

Djusman menilai, TNI seharusnya lebih dulu mendorong institusi fungsional tersebut untuk menjalankan tugasnya. “Institusi fungsional yang harusnya didorong untuk melakukan itu. Kalau konteksnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, ada Satpol PP yang sebenarnya itu institusi fungsional untuk melakukan penertiban,” katanya.

Djusman AR. foto: doelbeckz/pluz.id

Untuk itu, Djusman mengingatkan supaya TNI tidak melulu mengerahkan prajuritnya dalam urusan penegakan hukum serta ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) sepanjang ada kewenangan yang dimiliki institusi fungsional. “Jangan sedikit-sedikit TNI dikerahkan, yang justru kontra produktif, terlepas itu ada pelibatan dalam penegakan protokol kesehatan,” ujarnya.

“Tindakan Dandim tersebut tak berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Kalau dilihat dari tupoksi, mengacu UU TNI jelas itu bukan ranah TNI untuk terlibat dalam penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban.
Pelibatan TNI memang dimungkinkan manakala institusi fungsional (Satpol PP) tidak mampu dan itupun masih ada tahapannya, misalnya Satpol PP ke Polisi dulu, bila tetap tidak mampu, ya barulah meminta bantuan ke TNI melalui pengajuan kepala pemerintah daerah, yakni bupati,” tambah Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi ini.

Djusman mengakui, keprihatinannya ini karena banyaknya keluhan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. “Sebagai bentuk keberatan korban tersebut, mereka datang mengadu ke LBH Cita Keadilan yang dipimpin Abdul Rasyid selaku Direktur Lembaga teraebut. Abdul Rasyid yang menangani pengaduan tersebut meneruskan dan konsultasi ke saya juga sebagai putra Soppeng yang kini berdomisili di Makassar,” akunya.

“Saya banyak dihubungi warga Soppeng, khususnya dari beberapa tokoh Soppeng, begitupula dari pelaku usaha untuk diminta membantunya diadvokasi atau dicarikan solusi,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pada operasi hari ketiga tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Soppeng berhasil menjaring 19 pelaku usaha warung kopi dan PKL di Soppeng, Rabu (20/1/2021) malam.

Mereka yang terjaring dalam operasi tersebut tetap beraktivitas lewat pukul 22.00 WITA, untuk sementara diinapkan di Posko Covid-19 Pemkab Soppeng, Jl Lamumpatue, Watansoppeng untuk dilakukan uji swab sambil menunggu hasilnya, apakah positif atau negatif.

Dandim 1423 Soppeng, Letkol Inf Richard Maribot Butarbutar SAP MTr (Han), yang juga Ketua I Satgas Percepatan Penangganan Covid-19 Soppeng, mengatakan, mereka yang terjaring razia tersebut untuk sementara diinapkan di posko sambil menunggu mengikuti uji swab dari Dinas Kesehatan.

Dandim 1423 Soppeng menambahkan,
langkah ini dilakukan tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Soppeng.

“Kita bisa membayangkan bagaimana dampaknya seandainya pemilik warkop dan pedagang kaki lima dinyatakan positif Covid-19, sementara mereka melayani para pengunjung setiap hari. Ini rawan penyebaran Covid-19,” katanya.

Untuk diketahui pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan Surat Edaran Bupati Soppeng tentang pelarangan beraktivitas di atas pukul 22.00 WITA dalam rangka menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di wilayah Soppeng. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top