search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Djusman Desak Polda Segera Periksa Sekda Sulsel

Terkait Dugaan Gratifikasi Bansos Covid-19 Rp1,2 Miliar
doelbeckz - Pluz.id Sabtu, 23 Januari 2021 01:00
Djusman AR. foto: istimewa
Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel harus segera memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani dan mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulsel Kasmin terkait kasus dugaan gratifikasi Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senilai Rp1,2 miliar.

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR, Polda Sulsel memiliki kewenangan untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini.

“Polda dapat menggunakan hak inisiatif dengan segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini. Hal ini dimungkinkan, karena perkara korupsi bukan merupakan delik aduan. Tanpa atau tidak ada pun laporan resmi dari masyarakat, maka penyidik wajib untuk segera melakukan tindakan penyelidikan. Hal ini juga sejalan pasal 102 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Yaitu, penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,” terang Djusman, Sabtu (23/1/2021).

Djusman menjelaskan, Polda tidak boleh mendiamkan kasus ini. Apalagi, sudah masuk ke ranah publik. “Kalau Polda tidak bertindak justru menjadi tanda tanya besar dan bisa dikategorikan melakukan pembiaran,” jelasnya.

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini, mengharapkan, keduanya (Abdul Hayat dan Kasmin) nantinya bersikap kooperatif di hadapan penyidik untuk mendapatkan pembuktian dan kepastian hukum atas tudingan keterlibatan dalam gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini.

“Demikian juga kita minta kepada Inspektorat Provinsi Sulsel yang bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong masalah ini ke ranah hukum,” harap Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi ini.

Gubernur Susel, Nurdin Abdullah, juga harus terbuka ke publik terkait banyaknya kasus yang terjadi di lingkup Pemprov Sulsel. Salah satunya yang terbaru adalah kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini. Apalagi, Nurdin selalu menggaungkan pemerintahan yang bersih. Termasuk menggandeng atau kerja sama dengan institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan sampai Gubernur Sulsel hanya menjadikan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan institusi penegakan hukum lainnya sebagai pembentukan opini, bahwa dalam menjalankan pemerintahan jauh dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Lalu, kenapa saat ini begitu banyak masalah dan pelanggaran yang terjadi di lingkup Pemprov Sulsel,” terangnya.

Djusman menyesalkan adanya dugaan dalam gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini. Pasalnya, besar kecilnya, hal ini berdampak kepada masyarakat kecil penerima bansos. “Apalagi, di tengah Covid-19 yang sangat berat saat ini, masyarakat kecil sangat membutuhkan bansos tersebut. Sebagaimana target pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo, bansos ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi,” ujarnya.

Sebelumnya, diberitakan Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, disebut terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel senilai Rp1,2 miliar.

Dugaan terlibatan Abdul Hayat ini, diungkapkan Kasmin saat menjalani sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR), Kamis (21/1/2021). Kasmin adalah mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel dicopot dari jabatannya terkait persoalan tersebut.

Kasmin membeberkan sejumlah fakta keterlibatan Abdul Hayat dalam gratifikasi itu. Ia mengaku, pernah mendapat telepon dari Albar melalui pria bernama Sandi. Albar diduga adalah orang dekat Sekda, Abdul Hayat. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia Makassar menerima uang titipan dari PT Rifat Sejahtera senilai Rp170 juta.

Hanya saja, Kasmin mengaku, menolak uang tersebut. “Kalau mau tahu kenapa dana dititip ke Albar tanya PT Rifat Sejahtera, Albar itu siapa, anggotanya Sekda kan jelas. Rp170 juta saya tolak saat itu, dari Pak Sandi (teman Albar, yang juga rekanan dalam program BPNT/Bantuan Pangan Non Tunai Bulukumba),” beber Kasmin.

Beberapa hari setelah Kasmin menolak uang tersebut, ia mendapat panggilan dari Sekda Sulsel. “Saat sampai di ruangan, Sekda bilang kenapa kau tidak mau diatur,” ungkapnya.

“Saya sudah sampaikan ini saat sidang dan tidak ada yang berani bicara, saya bilang buka CCTV tanggal 11 Mei 2020 bapak (Sekprov Sulsel) panggil saya ke ruangan, dan semenjak pelaksanaan kegiatan bansos baru kali ini saya dipanggil,” tambah Kasmin

Kasmin pun mengaku, heran disangka pasal gratifikasi. Padahal, ia sama sekali tak menerima uang dari PT Rifat Sejahtera. Dari informasi yang dihimpun, total dugaan gratifikasi mencapai Rp1,2 miliar dari anggaran Rp16,3 miliar.

Kasmin menegaskan, dugaan gratifikasi senilai Rp1,2 miliar tersebut tidak ada kaitannya dengan anggaran bansos Covid-19 senilai Rp16,3 miliar. Uang Rp1,2 miliar itu berasal dari PT Rifat Sejahtera yang diberikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel untuk pembayaran buruh yang bekerja dalam proses pengemasan maupun pendistribusian barang.

“Dalam RKB jelas biaya distribusi dan buruh jadi tanggung jawab PT Rifat, apa yang salah. Tidak ada yang salah sepanjang menunjang pelaksanaan kegiatan memberi makan buruh,” terangnya.

Bahkan, uang tersebut tidak dihabiskan, ia telah melakukan pengembalian senilai Rp600 juta ke PT Rifat. Hal itu juga dibuktikan dalam surat pengembalian yang ditandatangani langsung oleh PT Rifat. “Kalau mau saya ambil uang Rp1,2 miliar, maka saya tidak kasi kembali itu uang Rp600 juta,” ungkapnya.

Kasmin mengakui, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel lantaran ada orang yang tidak menginginkan keberadaannya. Menerima sesuatu yang tidak berkeringat dan mau melindungi dirinya serta mengorbankan orang lain.

Kasmin menilai, ada pihak yang melegitimasi Dinsos untuk memperoleh keuntungan. “Kenapa saya diberhentikan jadi kepala bidang karena mungkin ada orang yang beri bisikan ke Pak Gubernur, ada yang tidak suka dengan keberadaan saya, merasa tidak bebas,” ulasnya.

Sementara, Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, tak mau berkomentar banyak. Ia mengelak terlibat soal kasus tersebut. “Tidak ada itu. Siapa orangnya Pak Sekda? tidak ada itu. Gampang sekali menuduh orang,” singkat Abdul Hayat. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top