search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Polda Bidik Sekda Sulsel

Terkait Dugaan Gratifikasi Bansos Covid-19 Rp1,2 Miliar
doelbeckz - Pluz.id Kamis, 28 Januari 2021 16:00
Kombes Pol Widoni Fedri. foto: anas/pluz.id
Kombes Pol Widoni Fedri. foto: anas/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Kasus dugaan gratifikasi Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senilai Rp1,2 miliar mulai menjadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH).

Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel ikut turun tangan menangani kasus yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani. Keterlibatan Abdul Hayat diungkapkan mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sulsel Kasmin, saat menjalani sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR), Kamis (21/1/2021) lalu.

Setelah ditangani Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulsel, Polda bakal turun langsung menyelidiki kasus ini.

Seluruh pihak yang diduga terlibat akan menjadi perhatian Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel. Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, bakal disasar lantaran disebut terlibat dalam kasus tersebut.

“Pasti kita sasar (Sekda Sulsel),” tegas, Kombes Pol Widoni Fedri, Direktur Reserse Tindak Pidana Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Kamis (28/1/2021).

Sorotan Lembaga Anti Korupsi

Selain Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Sulsel, kasus dugaan gratifikasi Bantuan Sosial (Bansos) Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senilai Rp1,2 miliar ini, juga telah mendapatkan sorotan dari lembaga anti korupsi di Sulsel.

Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar, Djusman AR, mendesak Polda untuk segera memeriksa Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani dan mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulsel Kasmin terkait kasus ini.

Djusman AR mengatakan, Polda Sulsel memiliki kewenangan untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini.

“Polda bisa menggunakan hak inisiatif dengan segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini. Hal ini dimungkinkan, karena perkara korupsi bukan merupakan delik aduan. Tanpa atau tidak ada pun laporan resmi dari masyarakat, maka penyidik wajib untuk segera melakukan tindakan penyelidikan. Hal ini juga sejalan pasal 102 KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana). Yaitu, penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan,” terang Djusman, Sabtu (23/1/2021).

Djusman menjelaskan, Polda tidak boleh mendiamkan kasus ini. Apalagi, sudah masuk ke ranah publik. “Kalau Polda tidak bertindak justru menjadi tanda tanya dan bisa dikategorikan melakukan pembiaran,” jelasnya.

Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini, mengharapkan, keduanya (Abdul Hayat dan Kasmin) nantinya bersikap kooperatif di hadapan penyidik untuk mendapatkan pembuktian dan kepastian hukum atas tudingan keterlibatan dalam gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel ini.

“Demikian juga kita minta kepada Inspektorat Provinsi Sulsel yang bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendorong masalah ini ke ranah hukum,” harap Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) Non Governmental Organization (NGO) Sulawesi ini.

Kasus ini juga mendapatkan perhatian dari
Ketua Badan Pekerja (BP) Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, Selasa (26/1/2021), yang mengatakan, proses hukum harus terus dilakukan hingga tuntas. Seluruh pihak yang terlibat wajib dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Kami berharap kasus ini tidak hanya diperiksa secara internal oleh APIP, namun harus diproses di aparat penegak hukum, semua pihak yang disebut namanya patut untuk diambil keteranganya,” beber Kadir Wokanubun.

Terpisah, Peneliti ACC Sulawesi, Angga Reksa, menilai Aparat Penegak Hukum (APH) harus menelusuri pengakuan Kasmin tersebut, terutama tudingan keterlibatan Abdul Hayat.

“Penegak hukum harus menelusuri pengakuan Kasmin tersebut yang menyebutkan Sekda (Sekda Provinsi Sulsel) juga terlibat. APH itu harus proaktif jangan pasif dalam mengusut dugaan korupsi dana bansos tersebut dan memeriksa semua pihak termasuk gubernur, sekda, dan lain-lain,” paparnya.

Angga, sapaan akrab Angga Reksa, menjelaskan, kasus ini harus dituntaskan Polda Sulsel. Jika dalam perjalanan ditemukan kendala atau butuh penambahan data, seperti penelusuran total kerugian negara, baru melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya kira kasus ini harus diselidiki APH dahulu. Nanti, APH tersebut yang kerja sama dengan BPKP atau BPK untuk mendapatkan audit kerugian negara,” jelasnya.

Sebelumnya, diberitakan Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, disebut terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi Bansos Penanganan Covid-19 Pemprov Sulsel senilai Rp1,2 miliar.

Dugaan terlibatan Abdul Hayat ini, diungkapkan Kasmin saat menjalani sidang di Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian (MPTGR), Kamis (21/1/2021). Kasmin adalah mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel dicopot dari jabatannya terkait persoalan tersebut.

Kasmin membeberkan sejumlah fakta keterlibatan Abdul Hayat dalam gratifikasi itu. Ia mengaku, pernah mendapat telepon dari Albar melalui pria bernama Sandi. Albar diduga adalah orang dekat Sekda, Abdul Hayat. Kasmin diminta datang ke Hotel Grand Asia Makassar menerima uang titipan dari PT Rifat Sejahtera senilai Rp170 juta.

Hanya saja, Kasmin mengaku, menolak uang tersebut. “Kalau mau tahu kenapa dana dititip ke Albar tanya PT Rifat Sejahtera, Albar itu siapa, anggotanya Sekda kan jelas. Rp170 juta saya tolak saat itu, dari Pak Sandi (teman Albar, yang juga rekanan dalam program BPNT/Bantuan Pangan Non Tunai Bulukumba),” beber Kasmin.

Beberapa hari setelah Kasmin menolak uang tersebut, ia mendapat panggilan dari Sekda Sulsel. “Saat sampai di ruangan, Sekda bilang kenapa kau tidak mau diatur,” ungkapnya.

“Saya sudah sampaikan ini saat sidang dan tidak ada yang berani bicara, saya bilang buka CCTV tanggal 11 Mei 2020 bapak (Sekprov Sulsel) panggil saya ke ruangan, dan semenjak pelaksanaan kegiatan bansos baru kali ini saya dipanggil,” tambah Kasmin

Kasmin pun mengaku, heran disangka pasal gratifikasi. Padahal, ia sama sekali tak menerima uang dari PT Rifat Sejahtera. Dari informasi yang dihimpun, total dugaan gratifikasi mencapai Rp1,2 miliar dari anggaran Rp16,3 miliar.

Kasmin menegaskan, dugaan gratifikasi senilai Rp1,2 miliar tersebut tidak ada kaitannya dengan anggaran bansos Covid-19 senilai Rp16,3 miliar. Uang Rp1,2 miliar itu berasal dari PT Rifat Sejahtera yang diberikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel untuk pembayaran buruh yang bekerja dalam proses pengemasan maupun pendistribusian barang.

“Dalam RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) jelas biaya distribusi dan buruh jadi tanggung jawab PT Rifat, apa yang salah. Tidak ada yang salah sepanjang menunjang pelaksanaan kegiatan memberi makan buruh,” terangnya.

Bahkan, uang tersebut tidak dihabiskan, ia telah melakukan pengembalian senilai Rp600 juta ke PT Rifat. Hal itu juga dibuktikan dalam surat pengembalian yang ditandatangani langsung oleh PT Rifat. “Kalau mau saya ambil uang Rp1,2 miliar, maka saya tidak kasi kembali itu uang Rp600 juta,” ungkapnya.

Kasmin mengakui, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sulsel lantaran ada orang yang tidak menginginkan keberadaannya. Menerima sesuatu yang tidak berkeringat dan mau melindungi dirinya serta mengorbankan orang lain.

Kasmin menilai, ada pihak yang melegitimasi Dinsos untuk memperoleh keuntungan. “Kenapa saya diberhentikan jadi kepala bidang karena mungkin ada orang yang beri bisikan ke Pak Gubernur, ada yang tidak suka dengan keberadaan saya, merasa tidak bebas,” ulasnya.

Atas kasus ini, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah telah memanggil Abdul Hayat untuk memberikan klarifikasi, Jumat (22/1/2021). Ia telah mengkonfirmasi langsung soal itu, hanya saja Abdul Hayat mengatakan tidak terlibat dalam upaya gratifikasi itu. Kendati begitu, pihaknya tetap butuh pembuktian.

“Makanya tadi saya sudah panggil Pak Sekda (Abdul Hayat Gani). Itu harus secara jujur menyampaikan kalau memang ada. Tapi Pak Sekda bilang tidak ada. Makanya kita lihatlah nanti,” ucapnya.

Nurdin menegaskan, siapapun yang melanggar hukum akan mendapat risikonya. Apalagi, Sulsel sudah sepakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang melayani.

Bahkan, ia telah mencopot Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kasmin dari jabatannya karena dianggap melakukan gratifikasi yang berhubungan dengan bansos Covid-19.

“Bagi saya siapapun yang melanggar harus dihukum. Jadi kalau masih ada yang berani bermain-main yah udah risikonya ada, termasuk soal ini. Kepala bidangnya kan langsung saya copot, karena hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Penyelidikan terkait temuan gratifikasi senilai Rp1,2 miliar ini, masih terus dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat telah memeriksa Abdul Hayat.

Pemeriksaan itu dilakukan usai Kasmin membeberkan keterlibatan Sekda Sulsel dalam temuan gratifikasi tersebut. Kasmin membeberkan bahwa ia pernah dipanggil Abdul Hayat lantaran menolak uang Rp170 juta yang dititip PT Rifat Sejahtera kepada Albar (kerabat Sekprov) dan dieksekusi oleh Sandi (kerabat Albar).

Eks Bupati Bantaeng dua periode ini, menambahkan, terkait temuan Inspektorat tersebut sudah dilakukan sidang finalisasi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR).

“Yang penting sekarang MPTGR saya minta kembalikan kerugian negara,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, turut memberi klarifikasi. Ia mengatakan, Kasmin hanya mengada-ngada, apa yang disangkakan itu tidak benar.

Apalagi, sidang majelis sudah difinalisasi, Kasmin harus melakukan ganti rugi. Hanya saja Abdul Hayat tidak menyebut nominalnya.

Terkait pemanggilan Kasmin ke ruangannya pada Mei 2020 lalu, Hayat mengakui hal tersebut. Hanya saja pemanggilan Kasmin bukan untuk membahas uang yang diberikan Sandi melainkan meminta Kasmin untuk mengklarifikasi terkait masalah gratifikasi tersebut.

“Saya memang panggil itu anak, tapi menanyakan bansos Covid-19 yang ada masalah, bukan mau tanya kenapa tolak itu uang. Jelas sekali dia mengada-ada,” tutur Abdul Hayat. (***)

Penulis : Anas

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top