search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Ketua DPRD Sulsel Siap Perjuangkan Perda Jasa Konsultan

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 29 Januari 2021 18:00
SILATURAHMI. Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Ina Kartika Sari menerima rombongan DPP Inkindo Provinsi Sulsel yang dipimpin langsung ketuanya Satriya Madjid di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel di Kota Makassar, Jumat (29/1/2021). foto: doelbeckz/pluz.id
SILATURAHMI. Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Ina Kartika Sari menerima rombongan DPP Inkindo Provinsi Sulsel yang dipimpin langsung ketuanya Satriya Madjid di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel di Kota Makassar, Jumat (29/1/2021). foto: doelbeckz/pluz.id

PLUZ.ID, MAKASSAR – Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Sulsel melakukan pertemuan silaturahmi dengan Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.

Rombongan Inkindo Sulsel yang dipimpin langsung ketuanya Satriya Madjid menemui Andi Ina Kartika Sari di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel di Kota Makassar, Jumat (29/1/2021).

Ketua DPP Inkindo Sulsel, Satriya Madjid, mengatakan, kehadirannya menemui Ketua DPRD Sulsel untuk silaturahmi termasuk sharing mengenai kondisi pelaku jasa konsultan saat ini. Salah satunya, adalah perlunya dukungan regulasi untuk mem-back up aktivitas pengusaha jasa konsultan lokal.

“Kami hadir di Rujab (Rumah Jabatan) ini (Ketua DPRD Sulsel) untuk asosiasi, kepentingan teman-teman pengusaha, khususnya para konsultan anggota Inkindo Sulsel,” ujarnya.

Satriya Madjid pada kesempatan ini, mempresentasekan pentingnya kehadiran peraturan tentang jasa konsultan di depan Ketua DPRD Sulsel.

Menurutnya, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemkot) untuk membuat regulasi sendiri, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota (Perbup/Perwali).

“Pentingnya Perda, Pergub Sulsel atau Perbup/Perwali setiap kabupaten/kota di Sulsel tentang Jasa Konsultan terutama melindungi tenaga konsultan dalam menjalankan usahanya dengan tujuan bagaimana konsultan daerah berdaya dan mampu sejahtera di daerahnya sendiri. Sama halnya kita harapkan di Sulsel juga ada peraturan tentang jasa konsultan,” terangnya.

“Hal ini diatur UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, khususnya pasal 24 yang berbunyi kegiatan yang menggunakan dana APBD yang anggarannya kecil dan menengah, berteknologi sederhana hingga madya, pemda bisa membuat aturan khusus,” tambahnya.

 

CENDERAMATA. Ketua DPP Inkindo Provinsi Sulsel Satriya Madjid menyerahkan cenderamata kepada Ketua DPRD Provinsi Sulsel Andi Ina Kartika Sari saat silaturahmi di Rumah Jabatan Ketua DPRD Sulsel di Kota Makassar, Jumat (29/1/2021). foto: doelbeckz/pluz.id

Satriya Madjid menjelaskan, UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa konstruksi itu, memiliki dua muatan utama yang sangat berguna bagi pemberdayaan konsultan lokal, yaitu segmentasi pasar dan standar remunerasi minimum. Standar remunerasi minimum mengatur tentang billing rate yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jadi ada standar tarif tenaga konsultan. Misalnya, tenaga ahli madya dengan pengalaman lima tahun tarifnya Rp25 juta, maka itu menjadi standar dan tidak boleh lagi menerima tarif di bawah Rp25 juta itu. Kami meyakini jika ini diterapkan, maka tenaga konsultan akan memberikan kemampuan terbaiknya,” jelas Satriya Madjid.

Pemaparan Satriya Madjid serta tambahan masukan dari pengurus Inkindo Sulsel lainnya mendapatkan respon positif dari Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.

Menurutnya, memang perlu adanya peraturan yang mem-back up pengusaha lokal, salah satunya para konsultan lokal di Sulsel. Bahkan, Ketua DPRD Sulsel menginginkan adanya Perda Provinsi Sulsel tentang Jasa Konsultan.

“Lembaga DPRD Sulsel dan saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman pengusaha anggota Inkindo Sulsel. Apa yang menjadi harapan dan keinginan para konsultan yang diwakili Inkindo Sulsel akan kita tampung dan perhatikan dalam pengambilan kebijakan nantinya,” ujar Ketua DPRD Sulsel.

“Kami adalah perwakilan dan bagian dari masyarakat dan Inkindo merupakan bagian dari kami. Makanya, ketika membutuhkan dukungan regulasi kami sambut baik,” tambahnya.

Ketua DPRD Sulsel bahkan mengusulkan kepada Inkindo Sulsel agar regulasi untuk jasa konsultan yang cocok adalah dalam bentuk perda.

“Bagus kalau yang dibuat adalah perda (peraturan daerah), karena kalau ini tidak mudah berubah. Berbeda dengan peraturan lainnya, seperti pergub (peraturan gubernur), biasanya ketika gubernurnya berganti, maka berganti pula kebijakannya,” terang Ketua DPRD Sulsel.

“Kita bisa buat dalam bentuk perda inisiatif. Ini tidak makan waktu lama, paling satu tahun kalau semua tahapannya terpenuhi. Mulai dengan komunikasi dan koordinasi dengan kami (DPRD), kemudian FGD (Forum Group Discussion), dan pembuatan naskah akademiknya. Insya Allah, kita akan bantu perjuangkan pembuatan perda inisiatif jasa konsultan ini,” lanjut Ketua DPRD Sulsel. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top