search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Sekda Laporkan Kinerja Pemprov ke DPRD Sulsel

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 29 April 2021 16:00
RAPAT. Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Tim Perumus DPRD Provinsi Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (28/4/2021). foto: humas pemprov sulsel
RAPAT. Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Tim Perumus DPRD Provinsi Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (28/4/2021). foto: humas pemprov sulsel

PLUZ.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Tim Perumus DPRD Provinsi Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (28/4/2021). Rapat yang ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.

Abdul Hayat Gani menyampaikan, apa-apa saja yang membanggakan dan tidak membanggakan yang perlu dijawab akan menjadi rangkuman dokumen Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ). Dan tentu potretnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dan saya yakin itu, perlu penajaman dan diselesaikan bersama. Karena ini bersifat rekomendasi, jadi harus terjawab dan harus dilaksanakan. Selain itu, harus intens melakukan pengawalan,” ujarnya.

Abdul Hayat mengungkapkan, tugas pemerintah daerah adalah optimalisasi internal-internal terkait dengan aset.

“Sebelum ke sini, tadi saya juga virtual dengan Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait tiga hal, yakni perizinan, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah. Jadi saran saya adalah, jika terjadi pelambatan di lapangan, laporkan ke kami, langsung tindak lanjut perlambatan tersebut,” ungkapnya.

Terkait masalah para Staf Khusus (Stafsus) yang dibubarkan, Abdul Hayat mengatakan, jika itu masuk dalam rekomendasi, akan dilakukan tndak lanjut.

“Kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Dan kita tunggu saja bagaimana dari Bapak Plt Gubernur,” jelasnya.

Sementara, dalam kesempatan itu, Ketua Tim Perumus DPRD Sulsel, Fakhruddin Rangga, mengatakan, ketika pihaknya mengeluarkan rekomendasi, harus berani menerima konsekuensi untuk melakukan perbaikan.

“Jawaban yang sedikit melegakan ini adalah rekomendasi ini ketika sudah diparipurnakan, kita boleh jumpa pers untuk melempar ke publik,” ujarnya.

Fakhruddin Rangga menambahkan, rekomendasi ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan pihak eksekutif.

“Karena, hanya itu kekuatan dan pegangan kita untuk menyelesaikan rekomendasi ini ke gubernur,” terangnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top