search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Penetapan 13 Tersangka Dugaan Korupsi RS Batua, Djusman AR: Harus Dilanjutkan dengan Penahanan

doelbeckz - Pluz.id Senin, 02 Agustus 2021 19:00
Djusman AR. foto: istimewa
Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Penggiat anti korupsi, Djusman AR, mengapresiasi Polda Sulsel yang telah menetapkan 13 tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua Kota Makassar. Namun, hal itu tak cukup, bila para tersangka tidak ditahan.

“Memang itu (penetapan tersangka) sudah lama dinantikan publik. Kami sebagai penggiat anti korupsi tentu mengapresiasi langkah tersebut,” kata Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini.

Djusman mengatakan, penetapan 13 orang tersangka harus dilanjutkan dengan penahanan.

Menurutnya, dalam kasus ini, penyidik dapat menggunakan hak subjektifnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

Dalam undang-undang tersebut terdapat alasan bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Pertama, alasan subjektif, karena ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Kedua, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Kemudian penahanan juga dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan atau kelancaran proses pemeriksaan mengingat penanganan perkara korupsi menganut asas cepat, prioritasa, dan biaya ringan.

“Karena ini menyangkut ekstra ordinary crime, untuk memudahkan penyidikan, maka sepatutnya penyidik menggunakan hak subjektifnya untuk menahan para tersangka,” kata Djusman yang juga Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budsya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel.

Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini, pun menegaskan pihaknya mengapresiasi tindakan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang telah menetapkan 13 tersangka terkait dugaan korupsi pada proyek pembangunan RS Batua.

“Aplaus akan kami berikan jika penyidik telah menahan para tersangka. Selain memang sudah lama ditunggu publik, langkah tegas itu sekaligus akan memberi semangat kepada para penggiat antikorupsi untuk lebih giat membongkar kasus-kasus yang merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang rakyat. Bagi penyelenggara negara langkah tegas itu akan menjadi warning untuk taat pada aturan dalam mengelola uang rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel menetapkan belasan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua Kota Makassar.

Jumlah kerugian negara ditaksir mencapai puluhan miliar. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, saat merilis penetapan tersangka di Mapolda Sulsel, Senin (2/8/2021).

“Tahap satu pembangunan dianggap total lost, kerugian negara kisaran Rp22 miliar lebih, hasil audit dari BPK RI. Yang kita tetapkan tersangka 13 orang. Kemudian bisa berkembang,” ucap polisi berpangkat tiga bunga melati ini, di hadapan awak media.

Identitas tersangka tidak dirinci secara utuh. Namun, para tersangka punya keterlibatan dengan proyek pembangunan rumah sakit milik Pemkot Makassar ini. Diantara mereka ada dari Dinas Kesehatan Makassar, pelaksana (kontraktor), Pokja, dan konsultan.

“Yang kita tetapkan sebagai tersangka 13 orang kemudian bisa berkembang. Jadi 13 orang ini yang bertanggung jawab kegiatan dalam pembangunan RS Batua. Inisialnya, dokter AN (pengguna anggaran 2018), doktor SR (kuasa pengguna anggaran 2018), MA (PPTK), FM, HS (Pokja 3), NW, AS, MK, AIAS (kuasa direktur), AEH (direktur perusahaan), DR, APR, dan RP,” ujar Kombes Pol Widoni. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top