search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

IMMIM Diskusi Bahas Larangan Menista Agama Lain

doelbeckz - Pluz.id Minggu, 12 September 2021 16:00
DISKUSI VIRTUAL. Suasana diskusi virtual membahas larangan menista agama lain yang digelar IMMIM, Sabtu (11/9/2022). foto: istimewa
DISKUSI VIRTUAL. Suasana diskusi virtual membahas larangan menista agama lain yang digelar IMMIM, Sabtu (11/9/2022). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Ikatan Masjid Musallah Indonesia Muttahidah (IMMIM) menggelar diskusi virtual membahas larangan menista agama lain, Sabtu (11/9/2021).

Narasumber kegiatan ini, yakni Sekjen IMMIM Ishaq Shamad. Selain itu, ada narasumber lain, Prof La Ode Husen dan Prof M Ghalib. Hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Ketua Umum DPP IMMIM Prof Ahmad M Sewang dan Rektor UIN Alauddin Prof Hamdan Juhannis.

Ketua Umum DPP IMMIM Prof Ahmad M Sewang dalam pengantar diskusi menyampaikan apresiasi kepada Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin atas kerja samanya dengan IMMIM dalam pelaksanaan acara diskusi ini.

Demikian pula apresiasi kepada kedua narasumber yang menyiapkan waktu dan ilmunya.

“Tema diskusi kali ini penting agar umat jangan memaki maki agama lainnya, sehinga penting untuk saling menghargai satu sama lainnya,” ujar Prof Ahmad Sewang.

Sementara, Rektor UIN Alauddin, Prof Hamdan Juhannis, juga mengapresiasi IMMIM dan PPs UIN Alauddin atas inisiatif ini. Diskusi ini sebagai wadah ideologi menumbuh kembangkan keyakinan tentang kesucian dan kebenaran.

“Kenapa agama sebagai simbol, apakah itu simbol kebenaran, atau kesucian?

Penganut agama yang konsisten, pasti berada pada simbolistik yang konsisten. Jika melihat orang tertentu, kadang bertanya, apa agamanya, Islam-ji itu? Kita berada dalam menyirami keyakinan kita,” ungkap Prof Hamdan.

Karena, sambung Prof Hamdan, nilai agama melahirkan moral, nilai kebenaran, dan nilai keyakinan. Dari sini menilai, agama itu sejatinya mengandung nilai universalitas. Tentunya dalam agama terjadi rivalitas dari dua sisi yang sering balapan. Nilai universalitas dan nilai partikularitas.

Orang yang ingin kebersamaan akan mengembangkan nilai universalitas. Namun, nilai partikularitas dikembangkan bagi para penista agama. Sebab konflik adalah keniscayaan.

“Oleh karena itu, dalam forum kerukunan, penting bagi para penganut agama berziarah ke jantung penganut agama lainnya untuk mengembangkan nilai universalitas,” harapnya.

Sementara, narasumber kegiatan, Prof Laode Husen, dalam pemaparannya menyampaikan, kegiatan Zoom seperti ini sebagai fenomena akhir zaman. Di dalam Al Qur’an Surah Lukman, dikisahkan seorang anak dengan orang tuanya di Surga dan anak di Neraka.

“Mereka bisa saling melihat, tapi tidak bisa saling berjabat tangan. Apa yang kita lakukan disini bisa terbaca dengan orang lain,” katanya.

Dikatakan, negara Indonesia berdasarkan Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Namun, Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara Teokrasi yang dipimpin langsung Tuhan, seperti di Vatikan.

Dasar negara Indonesia ini menentukan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada jaminan kebebasan dalam beragama, dan menjadi bagian dari hak asasi manusia.

“Hak asasi manusia bersifat universal yang harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Tidak boleh dirampas apalagi dinistakan,” jelasnya.

Hal ini menunjukkan negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia di PBB mengemban moral dan tujuan untuk menjunjung tinggi hak-hak agama.

Sebenarnya hukum penistaaan agama bersifat universal, namun masuk di dalam hukum ujaran kebencian. Di dunia ini, ada 20 persen negara yang memiliki hukum anti penistaan agama.

“Di Indonesia hukum pidananya masih menggunakan hukum warisan kolonial, termasuk tentang penistaan agama. Meskipun pemerintah orde lama pernah melakukan penetapan melalui presiden tentang pencegahan penodaan agama,” sebutnya.

Salah satu yang menjadi dasarnya di dalam KUHP pasal 156a bahwa Indonesia melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan dengan agama lain, dan menodakan agama, ada ancaman pidana lima tahun penjara.

“Namun kasus-kasus di Indonesia ini menyentuh rasa keadilan masyarakat. Kadang tidak sadar melalui IT, apa yang dipublikasikan bisa dibaca orang banyak, dan jika ada yang melanggar akan memenuhi unsur di muka umum,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top