PLUZ.ID, MAKASSAR – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Sulsel, Amson Padolo, mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel membuka rapat kerja Peningkatan Mutu dan Statistik Daerah yang Terintegrasi Kabupaten/Kota dan Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun 2021 di Hotel Golden Tulip Makassar, Sabtu (27/11/2021).
Kegiatan yang digelar Bidang Statistik Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulsel, 26-27 November 2021 ini, bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan tata kelola data pemerintah yang nantinya akan terintegrasi dengan kabupaten/kota. Melalui kebijakan ini penyajian data di Sulsel dapat lebih berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, serta transparan.
Kegiatan yang diikuti 130 orang peserta dari kabupaten/kota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulsel tersebut menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel, Suntono, selaku narasumber.
Amson Padolo menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), perlu adanya kebijakan tata kelola data pemerintah. Hal ini dalam rangka mendorong pelaksanaan program SDI untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi, dan data induk.
“Pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi statistik sektoral menjadi salah satu kunci keberhasilan tujuan yang diharapkan dalam SDI. Oleh karena itu, aparatur pelaksana, baik sebagai walidata maupun produsen data statistik sektoral dituntut wajib menelaah dan memahami substansi teknis yang dianjurkan yang termuat di dalam perundangan tersebut,” jelas Amson.
Melalui kegiatan rapat kerja tersebut, Amson juga berharap pelaksanaan SDI nantinya dapat terintegrasi dengan kabupaten/kota dalam bentu kerja sama aplikasi statistik sektoral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya juga berharap penyebaran informasi dapat semakin akurat, valid dan akuntabel, sehingga terwujud pelayanan yang prima bagi masyarakat,” harapnya.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat oleh BPS Provinsi Sulsel kepada 18 OPD lingkup Pemprov Sulsel sebagai apresiasi terhadap keaktifannya dalam mengumpulkan metadata. (***)
