search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta, Ini Tanggapan Djusman AR

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 30 November 2021 09:00
Djusman AR. foto: istimewa
Djusman AR. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, terbukti menerima suap sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin (29/11/2021) malam.

Nurdin Abdullah mendapat vonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Majelis hakim juga mengungkapkan, unsur menerima hadiah yang diterima Nurdin Abdullah sah dan terbukti dari Agung Sucipto dan Edy Rahmat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menanggapi keputusan ini, saksi pelapor, Djusman AR, menuturkan, dirinya memberikan apresiasi atas kinerja penyidik dan atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada prinsipnya kita apresiasi, pembuktian kasus tersebut atas apa yang dilakukan penyidik KPK. Meskipun pada akhirnya putusan yang ditetapkan majelis hakim sedikit mengusik atau dalam arti mengecewakan,” ujar Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini, Senin (29/11/2021) malam.

Alasannya, kata Djusman, karena majelis hakim belum memperlihatkan semangat anti korupsi yang ‘greget’ dan bahkan lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut enam tahun penjara.

“Meskipun demikian, kita menghargai putusan tersebut, setidaknya bagi kami saksi pelapor, dapat membuktikan bahwa apa yang kami laporkan yang tadinya menuai sorotan atau caci maki, telah menjadi pembuktian,” ujar Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar ini.

Djusman menambahkan, dengan adanya putusan hakim atas vonis Nurdin Abdullah menguatkan laporannya ke KPK dalam hal wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Bahwa laporan kami menguatkan murni demi hukum sebagai perwujudan peran serta masyarakat yang dijamin konstitusi,” jelasnya

Djusman mengatakan, dengan putusan tersebut juga menjadi pelajaran atau warning terhadap seluruh pemerintah daerah agar senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian.

“Dan tidak sok hebat dalam memimpin birokrasi,” tegasnya.

“Dan kepada para sahabat penggiat anti korupsi, mari kita senantiasa konsisten dalam menyuarakan pemberantasan tindak pidana korupsi baik dalam bentuk upaya pencegahan maupun penindakan atau pengaduan. Jangan pernah berhenti memerangi korupsi dengan semangat optimisme yang tinggi dan proporsional” tambahnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, terbukti menerima suap.

Nurdin Abdullah mendapat vonis lima tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Majelis hakim juga mengungkapkan, unsur menerima hadiah yang diterima Nurdin Abdullah sah dan terbukti dari Agung Sucipto dan Edy Rahmat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

“Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan empat bulan,” kata Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim, saat membacakan amar putusan, Senin (29/11/2021) malam.

Selain itu, Nurdin Abdullah juga mesti membayar uang denda pengganti atas suap yang diterimanya.

“Terdakwa akan dijatuhi hukuman tambahan berupa pembebanan uang pengganti sebesar 350 ribu dolar Singapura dan Rp2,187 miliar,” sambung Ibrahim.

Selain membayar uang pengganti, barang-barang berharga Nurdin Abdullah hasil suap senilai Rp5 miliar juga telah disita.

“Majelis hakim setuju dengan penuntut umum bahwa terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam waktu tertentu,” jelasnya.

Vonis untuk Nurdin Abdullah ini, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu pidana penjara enam tahun dan denda Rp500 juta.

Nurdin Pikir-pikir Banding

Sementara, Nurdin Abdullah menyatakan, bakal memanfaatkan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir banding merespon vonis lima tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi ini.

Hal itu disampaikan pengacara Nurdin Abdullah, Arman Hanis, usai mengikuti persidangan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/11/2021) malam.

“Pak Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa dia pikir-pikir, semua akan dipertimbangkan. Kami akan diskusikan kembali dengan klien kami dan keluarga. Semua itu [pertimbangan hakim] akan kami pertimbangkan dengan baik,” ujar Arman kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/11/2021) malam.

Arman Hanis menuturkan, ada sejumlah pertimbangan majelis hakim yang tidak mengakomodasi fakta persidangan. Satu diantaranya adalah terkait uang Rp2,5 miliar yang diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Menurutnya, dalam fakta persidangan ditemukan Nurdin Abdullah tidak mengetahui hal tersebut.

“Menurut kami itu salah satu yang berdasarkan fakta yang ada, majelis hakim enggak melihat itu,” jelasnya.

Edy Rahmat Vonis 4 Tahun Penjara

Selain Nurdin Abdullah, mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel, Edy Rahmat divonis atas perkara yang sama.

Edy Rahmat dijatuhi vonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta pada kasus suap dan gratifikasi Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah.

Edy Rahmat pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap sebagaimana dakwaan jaksa.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Edy Rahmat terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata Ibrahim Palino, Ketua Majelis Hakim dalam putusannya di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11/2021).

Sidang putusan terhadap Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat digelar virtual dan ditayangkan secara langsung dari YouTube milik KPK RI. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top