PLUZ.ID, MAKASSAR – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel yang diwakili Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) menggelar pertemuan dengan perwakilan rumah sakit daerah se-Sulsel di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (6/4/2022).
Pertemuan yang dibuka Kepala Diskominfo-SP Provinsi Sulsel, Amson Padolo, tersebut digelar terkait rencana pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Sulsel.
Ditemui selepas pertemuan tersebut, Kepala Bidang Aptika Diskominfo-SP Provinsi Sulsel, Amran Aminuddin, mengungkapkan, selama ini SIMRS yang ada di setiap rumah sakit berjalan sendiri-sendiri.
“Ketika dia berjalan sendiri-sendiri berarti yang mengetahui itu hanya rumah sakit masing-masing, sedangkan ke depannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu harus mengintegrasikan semua layanan yang ada. Keuntungannya, ini (integrasi) bisa menjadi bahan pengambilan keputusan yang akurat berbasis data pimpinan,” ungkapnya.
Amran menjelaskan, saat ini Pemprov Sulsel sedang mengembangkan Dashboard Pimpinan yang mengintegrasikan seluruh data-data yang ada di setiap perangkat daerah untuk bisa dijadikan data real time yang diketahui gubernur.
“Kalau itu tidak terintegrasi, semua aplikasi itu tidak terintegrasi, baik layanan administrasi ataupun layanan publik tidak terintegrasi, maka program Dashboard Pimpinan tidak akan berhasil dengan baik dan tentu saja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada di Sulsel,” jelasnya.
Mantan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik (Humas IKP) Diskominfo-SP Provinsi Sulsel ini, mengatakan, implementasi pengintegrasian layanan tersebut telah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu.
“Sekarang ini salah satu tahapan selanjutnya bahwa kita memanggil seluruh perwakilan rumah sakit, lalu kita akan mendata, mengevaluasi dan memonitor semua aplikasi yang saat ini berjalan. Setelah itu kita akan lihat potensi-potensi untuk mengintegrasikan semua aplikasi tersebut, karena aplikasi ini ada yang dibangun vendor-vendor yang berbeda,” katanya.
Amran Aminuddin berharap seluruh aplikasi tersebut dapat terintegrasi dengan baik, sehingga nantinya bisa dijadikan basis data oleh pimpinan. Hal ini tentu berpengaruh positif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mengambil kebijakan yang terbaik berdasarkan hasil integrasi tersebut.
“Terus SPBE kita bisa meningkat juga, karena layanan publik yang tidak terintegrasi belum dianggap keberhasilan untuk sebuah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya. (***)
