PLUZ.ID, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menerima langsung aspirasi perwakilan pedagang Pasar Butung Makassar yang selama ini diduga mendapatkan intimidasi dan perlakuan sewenang-wenang dari oknum pengelola atas nama Andry Yusuf yang sementara jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.
Rudianto Lallo merespon seluruh keluhan pedagang Pasar Butung Makassar agar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya Kota Makassar melakukan bersih-bersih di dalam pasar. Apalagi, terdapat pengakuan pedagang adanya pengusiran atau dikeluarkan secara paksa dari pasar dengan alasan tidak jelas.
“Atas adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Andry Yusuf dan sudah jadi DPO atas dugaan korupsi dana sewa los dan jasa produksi di Pasar Butung Makassar, maka menjadi waktu yang pas pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran,” kata Rudianto Lallo di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (2/9/2022).
Politisi Partai Nasdem ini, juga meminta kepada penegak hukum agar melakukan langkah langkah penekahan hukum secara tegas, atas dugaan kasus ini, Pemkot Makassar sangat dirugikan.
“Bukannya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, tapi malah memberikan kerugian yang sangat besar yang diduga dilakukan oknum tersebut,” ujarnya.
RL, sapaan akrab Rudianto Lallo, meminta Komisi B DPRD Kota Makassar dan PD Pasar Makassar Raya segera melakukan evaluasi atas permasalah yang selama ini tak kunjung menemui titik temu antara pengelola dan pedagang.
Menurutnya, pedagang harus mendapat jaminan beraktivitas, bukan dilakukan pengusiran dan semacamnya.
“Saya harapkan penegak hukum kita memperhatikan hak-hak pedagang atau masyarakat yang ada di lingkup pasar. Mereka para pedagang ini, sangat membantu pemerintah, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan,” papar Rudianto Lallo.
Senada dengan Rudianto Lallo, Komisi B DPRD Kota Makassar, William Laurin, turut mempersilahkan penegak hukum melakukan penelusuran hingga tuntas, agar tidak ada lagi oknum yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pedagang.
“Momentum ini cukup bagus, dengan masuknya Andry Yusuf selaku DPO, maka seharusnya pemerintah menata ulang semuanya. Termasuk melihat kembali perjanjian kontrak, jika ada hal yang merugikan pedagang, maka dapat dilakukan adendum,” ujarnya.
Politisi PDIP ini, mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam, dalam waktu yang tidak lama akan melaksanakan evaluasi, PD Pasar Makassar Raya dan pengelolah Pasar Butung Makassar akan dipanggil duduk bersama-sama mencari solusi terbaik untuk pedagang.
“Sebagai mitranya PD Pasar Makassar Raya tentunya kami akan menekankan agar para direksi ini, benar-benar bekerja. Jangan hanya ikut lelang terpilih dan tidak menjalankan tanggung jawabnya,” tegas William.
Menurutnya, agar dapat melakukan evaluasi lebih tajam, pihaknya meminta kepada pedagang membantunya dengan menyiapkan seluruh berkas-berkas secara lengkap, termasuk perjanjian, dan bukti pembayaran pajak ataupun retribusi yang selama ini dibayarkan.
“Dengan kondisi seperti sekarang, maka PD Pasar Makassar Raya dan pedagang sangat dirugikan, saatnya kita lakukan perubahan,” paparnya.
Sementara, Perwakilan Pedagang Pasar Butung Makassar, Asriadi, menyampaikan, sejumlah aspiranya.
Dijelaskan, sejak Andry Yusuf yang sementara ini, jadi DPO Kejari Makassar, maka sejak itu tata kelola Pasar Butung Makassar mulai hancur.
“Tendensius yang ada. Banyak pedagang tanpa alasan diusir paksa denga cara los mereka disegel,” beber Asriadi.
Oleh karena itu, Asriadi berharap Pemkot Makassar mengambil alih pengelolaan Pasar Butung Makassar secepat mungkin sebelum tambah hancur, karena hampir semua pedagang mulai resah.
“Ada los disegel yang di dalamnya terdapat pakaian dengan nilai ratusan juta. Ini kami inginkan agar secepatnya dapat diambil alih pemerintah, agar semua pedagang yang pernah tergusur bisa kembali berjualan,” harapnya. (***)
