PLUZ.ID, MAMUJU – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulbar melakukan pemasangan bioflok di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Senin (26/8/2024).
Bioflok yang terbuat dari fiber tersebut, digagas Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Dan, saat ini sudah ada dua bioflok prototype tersebut di Sulbar. Satu diantara prototype tersebut, telah terpasang di taman kolam Pemprov Sulbar.
Kepala DKP Provinsi Sulbar, Suyuti Marzuki, mengatakan, ini sebagai tindak lanjut program PJ Gubernur Sulbar untuk mengembangkan budidaya ikan tawar dengan metode bioflok.
“Jadi, berdasarkan arahan Pj Gubernur, ini sebagai langkah awal kita memberi contoh kepada masyarakat agar ke depan bisa dipraktekkan masyarakat,” kata Suyuti.
Menurutnya, dengan penerapan bioflok untuk budidaya ikan tawar ini, masyarakat dapat mengembangkan budidaya ikan tawar dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
Selain itu, metode bioflok ini sangat simpel dan pemeliharannya sangat mudah. Bahannya terbuat dari fiber yang dipesan melalui perusahaan pipa di Makassar, Sulsel.
“Ini usulan dan rancangan dari Pak Pj Gubernur Sulbar. Kemudian dibuat perusahaan fiber di Makassar. Sangat sederhana, murah, dan simpel,” ujar doktor perikanan Universitas Indonesia ini.
Suyuti mengatakan, ke depannya warga tidak perlu lagi repot repot membuat kolam, cukup memesan saja. Tentunya akan memudahkan bagi warga untuk memelihata ikan nila.
Perihal budidaya ikan tawar ini, kerap disampaikan Bahtiar saat melakukan kunjungan dan bertatap muka dengan masyarakat.
Bahtiar mengatakan, terbatasnya lahan untuk menjadi garapan pertanian maka budidaya ikan tawar dapat menjadi pilihan.
Pemerintah juga akan membantu menyiapkan satu juta benih ikan tawar untuk dibagikan ke masyarakat, sumbernya melalui APBD 2025.
“Ini sebagai komitmen pemerintah agar mengalokasikan anggaran yang betul betul dirasakan langsung masyarakat,” kata Bahtiar.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini, juga menggandeng PT Bomar untuk menerapkan metode bioflok di Sulbar.
Metode ini masih sangat jarang dipraktekkan, sehingga ini sangat cocok untuk dikembangkan di Sulbar dan melibatkan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan akses melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sejumlah perbankan, masyarakat dapat memanfaatkan KUR jika memerlukan modal untuk mengembangkan budidaya ikan tawar di Sulbar. (***)
