PLUZ.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Penyaluran dan Rekomendasi BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat pengendalian penyaluran serta penerbitan rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya bagi sektor prioritas penerima manfaat di Sulsel.

Rakor ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel dalam mendukung kebijakan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah serta gangguan distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz, memberikan tekanan terhadap stabilitas pasokan dan harga energi dunia.

Kondisi tersebut berdampak pada negara importir energi, termasuk Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor minyak.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga minyak mentah dunia berada pada tren tinggi dan sempat melampaui 100 dolar AS per barel. Indonesia sendiri masih mengimpor sekitar 700–800 ribu barel minyak per hari atau sekitar 60 persen dari kebutuhan nasional.

“Situasi ini membawa konsekuensi terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi tekanan inflasi,” ujar Jufri.

Di sejumlah wilayah, kondisi ini bahkan sempat memicu antrean dan kelangkaan BBM sebagai dampak tekanan rantai pasok energi.

Dalam konteks ini, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat. Langkah ini sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi global.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran guna menjaga stabilitas harga BBM subsidi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, konsumsi BBM nasional terus meningkat. Untuk solar subsidi mencapai 17–18 juta kiloliter per tahun, sedangkan pertalite sekitar 30 juta kiloliter per tahun.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran jika tidak dikelola dengan baik.

Persoalan BBM subsidi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan terukur.

“Saya menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan integrasi sistem distribusi BBM,” kata Jufri.

Pemanfaatan teknologi seperti barcode dan sistem aplikasi dinilai dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas distribusi.

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meminimalkan praktik penyelewengan di lapangan serta memperkuat pengawasan berbasis data.

Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi agar semakin tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.

BBM bersubsidi tidak hanya menyasar kendaraan, tetapi juga petani dan nelayan untuk kebutuhan alat mesin pertanian serta operasional kapal.

“Petani dan nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi melalui surat rekomendasi dari dinas terkait. Diperlukan sinergi, termasuk dengan aparat penegak hukum, agar pengawasan berjalan optimal dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara, GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyebut, kuota BBM bersubsidi Sulsel tahun 2026 mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter yang terdiri dari pertalite dan biosolar.

Pertamina juga menjalankan sejumlah langkah pengendalian, antara lain implementasi program subsidi tepat sasaran, koordinasi dengan aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan.

Sepanjang Januari–April 2026, tercatat 28 SPBU telah mendapat pembinaan hingga sanksi, serta 3.314 nomor polisi kendaraan diblokir.

Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Andri Ananda Yudhistira, menekankan tiga langkah utama, yakni penguatan pengawasan dari hulu ke hilir, pembukaan hotline pengaduan masyarakat, serta komitmen internal untuk mencegah keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan BBM subsidi.

“Masing-masing satker tingkatkan pengawasan dari mulai hulu hingga hilir,” tegasnya.

Pemprov Sulsel menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang berhak. (***)