Subhan mengatakan, ASN saat momentum pilkada memang dalam posisi dilematis. Yang tidak memperlihatkan dukungan tidak akan dilirik, sedangkan yang mati-matian memperlihatkan dukungan kemudian menjadi pejabat.

“Padahal, kan sebenarnya ini tidak boleh. Walau memang mesti diakui setelah pilkada itu akan terjadi politisasi birokrasi,” ucapnya.

Terkait rekaman oknum sekcam dan camat yang beredar, Subhan menegaskan, hal itu tidak boleh dibiarkan. Terlebih lagi sudah mencatut orang nomor di pemerintahan Sulsel dan Kota Makassar.

“Kita melihat rekaman sekcam, itu jelas-jelas menjunjukkan keberpihakan. Itu tidak boleh dibiarkan. Bawaslu dalam hal ini harus bergerak cepat karena jangan sampai nantinya berakhir karena tidak ditemukannya bukti. Itu berat karena mempengaruhi orang lain, mengintimidasi orang lain, untuk memilih salah satu kandidat. Ini kalau (kasus yang sementara berproses di Bawaslu) betul,” beber Subhan.

Mesti dicermati, kata Subhan, karena sudah menyangkut nama Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar. Apakah ketidaknetralan ASN diatur secara sistematis oleh pihak tertentu? Subhan enggan melampaui proses yang tengah berlangsung, tetapi dugaan ke sana tentu tidak boleh diabaikan.

“Namanya pilkada, semua cara ditempuh untuk memenangkannya. (Makanya) Bawaslu jangan berleha-leha, tidak membiarkan semua terjadi, kemudian hilang begitu saja. Sehingga akan terulang terus. Sampai kapan?” katanya.

Subhan juga mengomentari langkah Bawaslu yang akan memanggil Gubernur Sulsel dan Pj Wali Kota Makassar. “Kita akan lihat, berani dan mau tidak? Sebagai pejabat publik, datang ke panggilan itu dan melakukan klarifikasi,” ucapnya.

Akan tetapi, Subhan tidak ingin Bawaslu hanya berhenti di tahap pemeriksaan. “Tidak hanya ketika membantah saat klarifikasi, ya sudah, berarti tidak. Harus ada investigasi. Pasti ada yang mendasari munculnya dugaan itu. Jangan berhenti pada bantahan. Tetap harus dicari kebenarannya. Untuk kemudian meng-clear-kan,” tuntasnya. (***)