search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Konsultasi Publik Ranperda Pengendalian Sampah Regional, Debbie Rusdin: Solusi untuk Daerah dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

doelbeckz - Pluz.id Senin, 06 September 2021 16:00
KONSULTASI PUBLIK. Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin, melakukan Konsultasi Publik Ranperda tentang Pengendalian Sampah Regional yang berlangsung di Four Points By Sheraton Makassar, Senin (6/9/2021). foto: istimewa
KONSULTASI PUBLIK. Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin, melakukan Konsultasi Publik Ranperda tentang Pengendalian Sampah Regional yang berlangsung di Four Points By Sheraton Makassar, Senin (6/9/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Guna mewujudkan penanganan sampah yang lebih baik di Wilayah Provinsi Sulsel, Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Fraksi Golkar, Debbie Purnama Rusdin, melakukan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Sampah Regional yang berlangsung di Four Points By Sheraton Makassar, Senin (6/9/2021).

Kegiatan yang dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19 ini, menghadirkan pemateri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel Andi Hasbi Nur dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Dr Hasrul SH MH.

Debbie Rusdin di hadapan peserta yang hadir, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, pers, dan mahasiswa menyampaikan, persoalan sampah menjadi salah satu isu bahkan masalah yang harus diselesaikan secara holistik bagi kota-kota besar yang memiliki populasi penduduk dalam jumlah besar pula.

“Tentu jika masalah sampah ini
dikelola baik bisa berdampak positif bagi pembangunan daerah. Dari sisi ekonomis misalkan bagaimana nantinya sampah bisa berproduksi menciptakan sentra ekonomi baru bagi industri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) maupun industri skala besar,” ujarnya.

Debbie Rusdin mencontohkan, dari perspektif lingkungan hidup, tidak menutup kemungkinan jika ada teknologi tepat guna, mungkin sampah bisa diurai agar bermanfaat bagi kelestarian lingkungan.

“Hadirnya forum ini diharapkan mampu menjadi resonansi berpikir kita untuk sama-sama mengelaborasi gagasan menjadi kesepahaman akan lahirnya sebuah produk regulasi atau perda (peraturan daerah) yang menjadi solusi untuk pembangunan daerah dan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Debbie Rusdin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hasbi Nur, dalam kegiatan ini, mengatakan, sangat mengapresiasi Debbie Rusdin dalam hal ini Komisi E DPRD Sulsel memiliki ide mengusulkan regulasi Ranperda Pengendalian Sampah Regional.

“Biasanya itu kita pemerintah yang mengusulkan regulasi pembuatan ranperda, ini usulan langsung dari komisinya Ibu Debbie di DPRD, terima kasih banyak bu,” ucap Andi Hasbi.

Menututnya, persoalan sampah adalah kewajiban dari pemerintah dan itu telah diatur dalam undang undang. Tiap tahun produksi sampah terus meningkat membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, sehingga penanganan sampah tidak hanya bertumpuh pada kabupaten dan kota.

“Dengan adanya perda pengendalian sampah regional nantinya dalam satu TPA (Tempat Pembuangan Akhir) bisa melayani beberapa TPA di berapa kabupaten. Sampah tidak hanya ditimbun, tapi bagaimana cara sampah itu dikelola lebih bermanfaat nanti diatur dalam regulasi ini,” tutur Hasbi.

Di satu sisi lain produksi sampah terus meningkat namun kepedulian masyarakat masih kurang.

“Kepedulian masyarakat kita masih kurang seperti kita lihat masyarakat buang sampah bukan pada tempatnya, ini juga masalah,” keluh Hasbi.

Pandangan dari Akademisi Fakultas Hukum Unhas Makassar, Dr Hasrul SH MH, menilai, naskah akademik yang telah dibuat masih banyak hal yang harus ditambahkan seperti dari segi ekonomis pengelolaan sampah.

“Jangan dulu bicara investasi sampah dalam rancangan perda ini, tapi bagaimana mengelola sampah, ada nilai ekonomisnya, jangan dulu bicara masalah investasi. Jika sampah dikelola dengan baik masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan dari sampah itu,” usulnya.

Sementara, Ketua BEM dari Fakultas Hukum Unhas, Taufik Hidayat, hadir sebagai peserta mengatakan, rumusan ranperda ini, jangan hanya sebagai seromi tapi bagaimana memberi solusi bagi masyarakat.

“Saya harap nanti bagaimana perda ini, hadir memberi solusi bagi masyarakat. Jangan hanya sampahnya, tapi sumber sampah itu juga diatur,” singkat Taufik Hidayat. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top