PLUZ.ID, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulsel.
Salah satu agenda kunjungan kerja Mendagri adalah Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulsel kepada Gubernur Sulsel, Forkopimda Sulsel, para Bupati/Wali Kota se-Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023).
Dalam pengarahannya, Tito Karnavian mengaku, komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2023 tergolong kuat.
Adapun komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2023 tergolong kuat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 57,25 persen dan pendapatan transfer 42,65 persen.
“Sulsel ini (komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2023) pendapatan transfer 42,65 persen dan PAD 57,25 persen. Saya melihat dari segi pendapatan, Sulsel agak kuat,” ungkapnya.
Tito Karnavian mengakui, ekonomi Sulsel memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Serta inflasi yang terkendali.
“Inflasi untuk Sulsel sementara ini, cukup terkendali, pertumbuhan ekonominya juga bagus. Karena penyumbang pangan dan swastanya juga hidup,” ungkapnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk terus mencari peluang agar PAD dapat meningkat. Serta mengoptimalisasi belanja daerah.
“APBD untuk mempercepat pembangunan, mempercepat recovery. (Kita harap) itu tepat sasaran dan bisa dimaksimalkan di sampai akhir tahun,” jelasnya.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, Mendagri RI, Tito Karnavian, memberikan arahan terkait penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi.
“Kita harap dengan arahan bapak Mendagri kepada kami selaku pemprov, forkopimda, dan bupati/wali kota dapat memaksimalkan upaya penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi,” imbuhnya.
Sementara, Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, merespon arahan Mendagri terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Menurutnya, ketahanan pangan memiliki korelasi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Apalagi, Kabupaten Bulukumba memiliki sumber daya alam yang bagus untuk sektor pertanian dan perikanan.
Saat krisis pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bulukumba masih pada angka positif 0,43 persen, karena ditopang sektor pertanian. Sehingga, pihaknya akan terus menggenjot sektor ini, salah satunya dengan menghadirkan varietas bibit unggul untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian perkebunan.
“Di setiap kesempatan saya selalu sampaikan untuk memaksimalkan lahan yang ada. Jangan biarkan lahan kita kosong, harus ditanam dengan tanaman produktif, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” ungkapnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dirilis Kemendagri, Bulukumba menjadi kabupaten kedua yang inflasinya terendah di Indonesia, yakni 4,12 berada di bawah Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,53 untuk Desember 2022.
Capaian Bulukumba ini, berada di bawah angka inflasi provinsi sebesar 5,77 dan inflasi nasional sebesar 5,51.
Dalam pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba telah melakukan pemberian bantuan dan insentif bagi pelaku usaha baik sektor pertanian, perdagangan dan perikanan serta di bidang sektor jasa
Selain itu, pemkab juga melakukan kegiatan pasar murah di kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait serta pendistribusian cadangan beras pangan oleh Bulog dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Bulukumba, sebagai upaya untuk mengoptimalkan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Begitu pula Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) aktif melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar, terutama jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2023. (***)
