PLUZ.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga pangan di Sulsel tetap terjaga.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Pol Hermawan, dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Lappo Ase, Perum Bulog Sulselbar, Selasa (10/2/2026).
Hermawan menegaskan, pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan ketersediaan pangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulsel.
“Saat ini Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan memastikan ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan. Kita pastikan barangnya ada, tetapi dengan syarat harganya juga harus terjangkau,” ujarnya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini pasokan pangan di Sulsel berada dalam kondisi aman, tanpa indikasi kekurangan komoditas pangan pokok.
“Bersyukur di Sulsel seluruh pangan selalu tersedia, sehingga tidak ada alasan mengalami kekurangan,” katanya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, Ishaq Iskandar, menambahkan, rapat koordinasi tersebut berlangsung dalam suasana kolaboratif, dengan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.
“Ketahanan pangan menjadi program prioritas Presiden, yakni mewujudkan kedaulatan pangan. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan,” katanya.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan keamanan, mutu, serta stabilitas harga pangan di Sulsel, sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional 2026.
Sementara, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra, menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan menyusun strategi pengawasan terhadap potensi pelanggaran harga dan mutu pangan pokok.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga sistem pangan daerah tetap berjalan secara sehat dan berkeadilan.
“Seluruh pihak akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran harga dan penetapan lainnya agar mutu pangan tetap terjaga, sekaligus menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Rapat ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kepolisian, Perum Bulog, unsur BUMN, swasta, serta pemerintah kabupaten/kota dan seluruh kepolisian resor di Sulsel. (***)
