“Seharusnya Pak Nico tidak berbicara seperti itu. Apalagi, pasangannya, Pak Victor Datuan Batara adalah mantan anggota Kepolisian,” tambah Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya Hukum & Politik (LP-SIBUK) Sulsel ini.
Djusman mengatakan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan TNI/Polri harus meminta penjelasan dan klarifikasi dari pernyataan Nico itu, agar tidak jadi bahan pembicaraan negatif di masyarakat.
“Yang jadi pertanyaan dan tanda tanya besar, untuk apa Pak Nico berbicara seperti itu?. Apalagi, di depan orang banyak saat kampanye,” ujar Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi ini.
Sebelumnya, calon Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae menjual janji meloloskan warga dalam penerimaan TNI-Polri saat melakukan kampanye dialogis di Tinoring, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, 8 Oktober 2010 lalu.
Janji kampanye itu, tersebar dalam rekaman video berdurasi 1 menit 24 detik. Dalam sambutnya, kandidat Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae menyebutkan, penerimaan TNI-Polri dibagi berdasarkan tiga kawasan prioritas, yakni pesisir, kota, dan pegunungan.
“Sejak kami hadir, sudah menghadirkan sebanyak 57 polisi. Itu dari dua kali penerimaan,” beber Nico, sapaan akrab Nicodemus Biringkanae.
Nico menambahkan, sementara, penerimaan TNI melalui seleksi Tamtama dari 68 kuota Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang tersedia, berhasil meloloskan 42 orang. Baik, TNI dan Polri yang diloloskan menggunakan APBD Tana Toraja.
“Dengan uang Rp157 juta bisa menghadirkan 27 orang polisi. Dengan menghadirkan Rp98 juta bisa menghadirkan Tamtama 42 orang,” jelasnya.
“Nah, yang kita dipake memfasilitasi itu adalah uang rakyat semua (APBD, Red), karena anak Toraja tidak mampu berkompetisi dengan ini (uang, Red), tetapi anak Toraja harus kita bantu,” tambah incumbent ini. (***)
