search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

HMI Blak-blakan Modus Korupsi Bansos Melalui Dialog Publik

doelbeckz - Pluz.id Kamis, 17 Desember 2020 21:00
DIALOG PUBLIK. Perwakilan HMI Cabang Gowa Raya menyerahkan cenderamata kepada anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Irwandi Natsir dan anggota Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nurparanca Ismail yang menjadi narasumber dialog publik dengan tema 'Blak-blakan Modus Korupsi Bansos' yang digelar HMI Cabang Gowa Raya di Warkop Kopizone, Makassar, Kamis (17/12/2020). foto: istimewa
DIALOG PUBLIK. Perwakilan HMI Cabang Gowa Raya menyerahkan cenderamata kepada anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Irwandi Natsir dan anggota Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nurparanca Ismail yang menjadi narasumber dialog publik dengan tema 'Blak-blakan Modus Korupsi Bansos' yang digelar HMI Cabang Gowa Raya di Warkop Kopizone, Makassar, Kamis (17/12/2020). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya (Cagora) mengadakan dialog publik dengan tema ‘Blak-blakan Modus Korupsi Bansos’ di Warkop Kopizone, Makassar, Kamis (17/12/2020).

Dialog ini menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya anggota Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulsel Nurparanca Ismail dan anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Irwandi Natsir.

Nurparanca Ismail menyebutkan, Bantuan Sosial (Bansos) yang saat ini telah disalurkan Dinas Sosial Provinsi Sulsel, yaitu berupa Bansos Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Mengenai bansos tunai, merupakan program dari pemerintah saat ini masih sementara berjalan dengan sasaran masyarakat yang mengalami dampak Covid-19,” sebutnya.

Nurparanca Ismail menambahkan, adapun penyalurannya, yaitu Rp600.000-Rp700.000 per Kartu Keluarga Sehat (KKS) sesuai dengan data dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Cara penyalurannya, dengan memanfaatkan PT Pos, sehingga penyaluran kepada masyarkata bisa lebih cepat, masyarakat hanya membawa surat undangan dari Kementerian Sosial sebagai penerima bansos tunai dan juga diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang asli.

“Mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hal tersebut merupakan program langsung dari Kementrian Sosial. Kami di Dinas Sosial Provinsi Sulsel hanya memberikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar hak penyaluran dapat sesuai sasaran,” katanya.

Halaman

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top