search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Yahya: Pajak Daerah Wajib Hukumnya

doelbeckz - Pluz.id Senin, 15 November 2021 18:00
M Yahya. foto: istimewa
M Yahya. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, M Yahya, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Hotel Dalton Makassar, Minggu (14/11/2021).

Yahya menyebutkan, pajak daerah sifatnya memaksa. Itu, menjadi kontribusi nyata warga untuk pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang 28 tahun 2009.

“Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan ke pemerintah daerah. Itu, digunakan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat umum,” ujarnya.

Tak hanya itu, politisi Partai Nasdem ini, menilai, penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan negara. Tujuannya, mempermudah pemerintah menjalankan program yang digagas.

“Pajak daerah, berasal dari pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang dipungut dari wilayah administrasi yang dikuasainya,” katanya.

Yahya menilai, warga juga belum paham perbedaan retribusi dan pajak daerah. Terkadang, mereka masih menyamakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini.

“Jadi, pajak itu sifatnya tergantung waktunya ada tahunan ada juga bulanan. Kalau retribusi bisa setiap saat,” jelasnya.

Menurutny, ada beberapa jenis pajak daerah yang dipungut dan hal tersebut yakni membayar pajak menjadi kontribusi nyata masyarakat ke pemerintah.

“Jika kita tidak bayar pajak maka akan diberi sanksi sesuai Perda tentang Pajak Daerah,” tegasnya.

Sehingga, Yahya menambahkan, untuk meminimalisir tingkat kebocoran pendapatan perlu ketegasan pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai koordinator pendapatan. Termasuk pengawasan yang masif ke usaha wajib pajak.

“Ketegasannya di sini terkait penerapan online system dengan tetap memaksimalkan peran Laskar Peduli Pajak atau apapun namanya. Intinya menjadi pengawas lapangan pada setiap obyek PAD,” tegasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Muhajir, menjelaskan, pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD. Itu, dipungut dan diperoleh daerah berasal dari sumber ekonomi dan sesuai aturan pemerintah daerah.

“Saya ajak masyarakat untuk taat bayar pajak. Pembangunan lancar karena pajak yang kita bayarkan ke pemerintah,” ucap Muhajir.

Berdasarkan Perda tentang Pajak Daerah, sambung tenaga ahli DPRD Kota Makassar ini, ada sebelas jenis pajak daerah yang diatur, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Kemudian, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Hampir semua yang kita lakukan ada pajak yang dikenakan. Kita makan di restoran, ada pajak resto, sehingga saya mewakili pemerintah terima kasih atas kontribusi bayar pajak,” jelasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top