search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Budi Hastuti Minta Warga Awasi Peredaran Minol

doelbeckz - Pluz.id Selasa, 16 November 2021 20:00
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, melakukan sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Hotel Almadera Makassar, Selasa (16/11/2021). foto: istimewa
SOSIALISASI PERDA. Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, melakukan sosialisasi Perda nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Hotel Almadera Makassar, Selasa (16/11/2021). foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, melakukan tatap muka dengan konstituen. Agendanya, sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 4 tahun 2014 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Hotel Almadera Makassar, Selasa (16/11/2021).

Budi mengatakan, perhatian terhadap peredaran Minuman Beralkohol (Minol) sangat penting, sehingga Ia mengajak warga untuk ikut mengawasi yang ada di lingkungannya.

“Poin penting dari perda ini, terkait dari jenis-jenis minol. Nah, ini yang perlu kita awasi bersama. Minimal di lingkungan masing-masing,” jelasnya.

Berdasarkan perda terkait minol ini, sambung politisi Gerindra ini, ada tiga golongan minol. Yakni minol golongan A, B, dan C yang kesemuanya telah diatur lokasi peredarannya. Misalnya saja di hotel, bar, dan diskotik.

“Tentu masyarakat harus ikut membantu. Peserta inilah yang kita minta membantu sebar luaskan ke lingkungan sekitar,” jelasnya.

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Andi Zulkifli Nanda, menyampaikan, minol merupakan item yang masuk dalam perizinan tertentu. Dimana, keberadannya perlu diatur agar tidak berdampak luas di masyarakat.

“Perda ini sudah tidak relevan. Maka, perlu direvisi dan kita harap tahun depan sudah pembahasan,” ucapnya.

Andi Zulkifli mengatakan, retribusi izin minol perlu dinaikkan agar peredaran bisa dikendalikan. Sebab, mayoritas masyarakat Makassar merupakan muslim yang notabanenya melarang mengkonsumsi minol.

“Perda ini sesuai namanya, pengawasan dan pengendalian. Pengawasannya mulai produsen hingga pengecer bahkan sampai di pembelian. Nah ini semua harus memiliki izin,” tegasnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top