PLUZ.ID, BULUKUMBA – Direktur RSUD H Andi Sulthan Daeng Radja (HASDR) Bulukumba, dr Rizal Ridwan Dappi, langsung bergerak cepat usai dilantik.
Ia tak mau jalan di tempat. Ia bergerak cepat, benar-benar ingin memajukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bulukumba, demi mewujudkan visi misi Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf.
Rizal pun menyiapkan terobosan demi membawa Bulukumba terdepan dalam pelayanan kesehatan. Suatu tekad yang membutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja kolaborasi. Sebab itu, pihaknya menginiasi pembentukan tim terpadu pelayanan kesehatan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kita undang beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, termasuk Baznas. Kita bahas pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Rizal mengatakan, mengoptimalkan pelayanan kesehatan khususnya masyarakat kurang mampu, merupakan tanggung jawab bersama.
Tanggung jawab itu, katanya, tak hanya RSUD saja, tapi semua stakeholder terkait, harus ikut berperan aktif.
Selama ini, tambah Rizal, yang selalu menjadi sorotan pada pelayanan kesehatan adalah RSUD. Padahal, ada beberapa variabel dan pendekatan yang harus dicermati, sebelum menarik suatu kesimpulan.
“Kita di RSUD pasti bekerja secara profesional sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Di pundak kami, ada sumpah janji profesi,” katanya.
Rizal kemudian mengajak OPD terkait untuk membedah masalah-masalah pelayanan yang ada selama ini, sembari mencari titik temu dalam melahirkan sebuah formulasi yang baik.
Oleh karena itu Rizal berharap agar semua stakeholder terkait, dapat menyatukan persepsi, sekaligus memantapkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Hasil pertemuan ini, akan kita tindaklanjuti lagi dan diperluas. Saya kira, penting juga kehadiran DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Sebab, kunci Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ada sama Kepala Desa,” jelasnya.
Kepala Disdukcapil Bulukumba, Dedi Rahmadi, mengaku, salut dengan terobosan yang akan dilakukan Direktur RSUD untuk membentuk Tim Terpadu. Ia menilai, langkah tersebut, sangat tepat.
“Saya kira, memang butuh kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Apalagi, yang tak kalah penting menurut saya, yang harus dibahas adalah SKTM,” katanya.
Dedi menyarankan, agar ke depan, tak ada lagi pasien di RSUD yang keluar paksa, hanya karena ingin mengurus Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dipersyaratkan.
“Jadi saran saya, ada semacam loket pengaduan (customer service) di RSUD. Pasien atau keluarga pasien yang tidak memiliki adminduk, tak perlu lagi ke Dukcapil. Cukup di loket itu. Nanti tim atau petugas di situ yang menghubungi Dukcapil dan petugas kami yang akan jemput bola ke RSUD,” katanya.
Pimpinan Baznas Bulukumba Bidang Pendistribusian, Muhammad Yusuf Shandy, menyebut, jumlah permohonan masyarakat untuk bantuan kesehatan di RSUD 2022, meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Mungkin karena anggapannya orang bahwa Baznas banyak uang. Ada Rp600 juta lebih per bulan dari zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara). Meski angka itu terus berkurang, seiring dengan adanya ASN yang pensiun setiap bulan,” ujarnya.
Yusuf Shandy mencontohkan, pernah satu ketika masuk permohonan bantuan ke Baznas. Namun, setelah diasesmen dan diverifikasi, ternyata pemohon tak sesuai kualifikasi untuk menerima bantuan.
“Setelah kami asesmen dan verifikasi, ternyata yang bersangkutan punya satu mobil, tiga motor, dan rumahnya bagus. Terpaksa kami angkut pulang semua bantuan saat itu. Kami tak mau bernegosiasi,” bebernya.
Oleh karena itu, kata Yusuf Shandy, memang perlu adanya tim terpadu, sehingga kejadian-kejadian, seperti yang dicontohkan, tak terjadi lagi.
Sementara, Kabid Linjamsos Dinsos Bulukumba, Irwan, mengurai, kuota BPJS bagi warga tidak mampu yang dibayarkan pemerintah daerah melalui APBD, hanya 80 ribu.
“Kalau warga tak mampu tapi tak masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka kami dorong ke Baznas. Tapi, tetap kami berikan rekomendasi,” katanya. (***)
