search
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Putusan PN Makassar Dibatalkan, Zarindah Fokus Bangun Rumah Subsidi

doelbeckz - Pluz.id Jumat, 20 Januari 2023 21:56
Eky. foto: istimewa
Eky. foto: istimewa

PLUZ.ID, MAKASSAR – Pengadilan Tinggi (PT) Makassar memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Seperti yang terlihat dalam sistem online Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Tertuang dalam putusan nomor 391/PDT/2022/PT.MKS tertanggal 16 Januari 2023.

Kepala Bagian (Kabag) Legal PT Zarindah Perdana, Eky, mengatakan, pembatalan ini, menjadi bukti bahwa pihaknya selama ini, memang tidak pernah menerima aliran dana tersebut.

“Berarti tidak benar kami melakukan wanprestasi seperti yang dituduhkan PT Osos Al Masarat International dengan gugatan Rp258 miliar,” ujar Eky, Jumat (20/1/2023).

Eky kemudian menjawab dan meluruskan informasi yang beredar. Pihaknya memastikan, tidak pernah menerima dana seperti yang dituduhkan. Seperti yang terlihat dalam riwayat rekening koran perusahaan.

“Bisa saja mereka menerima dana sebesar itu, namun tidak disampaikan ke kami, dari riwayat rekening koran, bukti penerimaan dan lainnya. Jumlahnya tidak sebesar itu bahkan hingga 2019 dana mereka sudah dikembalikan,” sambungnya.

Eky menambahkan, putusan itu membuat PT Zarindah Perdana akan fokus memproduksi rumah. Terutama, segmen subsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat.

“Kita akan fokus bangun rumah subsidi yang banyak dibutuhkan, bahkan kami berencana terus berekspansi,” paparnya.

Eky memberi sinyal akan melaporkan PT Osos Al Masarat International atas pidana pencemaran nama baik. Hal itu lantaran menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta.

“Kami keberatan, karena menyebarkan berita yang memojokkan dan memfitnah perusahaan kami entah apa tujuannya padahal tidak terbukti dan tidak berdasar fakta,” jelasnya.

Eky juga memperlihatkan dokumen lembaga hukum yang pernah menolak gugatan serupa.

Diantaranya putusan pengadilan negeri Makassar dengan nomor surat 282/PDT/2020/PT MKS.

Kemudian dari Mabes Polri dalam Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3) nomor B231/III/2020/Dittipidum. Termasuk dari Polda Sulsel dalam surat tertanggal 2 Maret 2020.

“Selalu ditolak, karena memang kami tak pernah menerima dana mereka jumlahnya bagai langit dan bumi dan hingga 2019 telah dikembalikan, makanya selalu ditolak,” tutupnya. (***)

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya


To top