PLUZ.ID, BULUKUMBA – Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, membuka dan memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Selasa (4/4/2023).
Upaya ini sebagai bentuk pengendalian inflasi di Sulsel di 2023. Data terakhir menunjukkan inflasi gabungan lima kabupaten/kota IHK di Sulsel pada Maret 2023 tercatat 5,86 persen secara Year on Year (YoY) dan mengalami inflasi secara bulanan (Month to Month/MtM) sebesar 0,75 persen.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, inflasi Provinsi Sulsel tidak termasuk daerah yang konsen dipantau di wilayah Indonesia. Inflasi Sulsel relatif aman dan dari lima kabupaten/kota, wilayah Bulukumba menunjukkan penurunan inflasi.
“Terima kasih banyak Pak Bupati (Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf), Alhamdulillah turun drastis,” kata Andi Sudirman saat menyampaikan sambutannya.
Diketahui dari lima kabupaten/kota, inflasi Bulukumba satu satunya yang berada di bawah angka 0-0,50 MtM persen, yaitu 0,39 persen. Sementara, Indeks Harga Konsumen (IHK) empat kabupaten/kota lainnya berada pada angka di atas 0,50 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Causa Iman Karana, mengatakan, secara bulanan, inflasi gabungan lima kota IHK Sulsel sebesar 0,75 persen (MtM) meningkat dibandingkan Februari 2023 yang mengalami deflasi -0,22 persen MtM terutama didorong komoditas bahan pangan, seperti beras, cabai rawit, dan ikan layang sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri di tengah terbatasnya cadangan beras pemerintah dan kondisi iklim yang kurang kondusif bagi sektor pertanian.
“Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Parepare dan Kota Palopo. Sementara secara tahunan, inflasi gabungan lima kota IHK Sulawesi Selatan mengalami inflasi 5,86 persen (YoY) lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 sebesar 5,65 persen (YoY),” ungkap Causa Iman Karana.
Terdapat enam poin arahan Gubernur Sulsel, diantaranya:
1. Terkait stabilisasi harga beras, DKPn, Bulog dan Satgas Pangan agar segera melakukan pertemuan bersama pelaku usaha penggilingan padi di Sentra Beras se-Sulsel untuk melaksanakan kesepakatan harga beli sesuai ketentuan Bapenas untuk mendukung ketersediaan pasokan beras
2. Meningkatkan produksi ikan sekaligus menjadi nilai tukar nelayan. Kecukupan pasokan antar waktu dan antar wilayah harus dijaga, salah satu melalui fasilitas mobile cold storage
3. DKPn dan Dinas Perdagangan segera melaksanakan Pasar Murah bersama OPD di tingkat Kabupaten/Kota secara massif dan terjadwal. DKPn, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Biro Ekbang segera berkoordinasi untuk implementasi Fasilitasi Distribusi/subsidi ongkos angkut bahan pangan melalui penggunaan BTT pengendalian inflasi
4. TPID Kabupaten Kota bersama TPID Provinsi Sulsel agar segera menyusun neraca pangan tingkat kabupaten/kota
5. Melaksanakan kerjasama antar daerah intra Provinsi Sulawesi Selatan antara daerah sentra dengan daerah yang membutuhkan (kota IHK)
6. Satgas Pangan, BI, dan OPD agar secara rutin memantau ketersediaan pasokan dan kondisi harga di seluruh 24 kabupaten/kota.
Turut hadir dalam kegiatan Hight Level Meeting Inflasi ini, Forkopimda Sulsel, diantaranya Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Pangkoopsud II Marsda TNI Andi Kustoro, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulsel Hermanto, para anggota TPID Provinsi Sulsel, Kepala OPD Pemprov Sulsel serta para bupati dan wali kota se-Sulsel. (***)
