PLUZ.ID, MAKASSAR – Kejadian kurang mengenakkan dalam menjalankan tugas pekerjaan kembali harus dialami wartawan di Kota Makassar, Sulsel.

Hal ini bermula ketika sejumlah jurnalis dan fotografer hendak meliput gladi pelantikan kepala daerah di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel diusir petugas, Kamis (25/2/2021).

Alasannya, gladi pelantikan calon kepala daerah digelar tertutup. Media dilarang masuk meliput.

Seorang pengawal pribadi Gubernur Sulsel bahkan terekam mengusir fotografer Harian Fajar, Tawakkal, yang akan mengambil gambar secara kasar.

“Silahkan di luar pak. Sudah mi kita atur. Silahkan berhubungan nanti sama protokol,” ujar pria berbaju merah dalam video yang dibagikan sejumlah rekan media usai kejadian tersebut.

Selain dilarang meliput, media juga tidak diperbolehkan masuk dalam kawasan rumah jabatan. Mereka diminta untuk tidak melewati gerbang.

Korban pengusiran, Tawakkal, mengaku, kecewa perlakuan yang dialami. Apalagi, niatnya hanya ingin mengambil gambar gladi pelantikan kepala daerah.

“Saya bersama sejumlah teman-teman fotografer tiba-tiba dilarang masuk (Rujab Gubernur Sulsel). Sebelum saya, Diwan (Abdiwan/Fotografer Harian Tribun Timur) sudah dilarang masuk. Saya tiba di gerbang ditahan dan disuruh keluar area rujab bersama Diwan dan Tamir (Fotografer Harian Sindo). Ada kadis (kepala dinas) datang saya tanya nda bisa masuk area rujab Pak? Na bilang bisaji, tapi ada perintah dari Vero (staf Gubernur Sulsel) tidak bisa,” beber Tawakkal menceritakan kronologis pengusiran yang dialami.

Tawakkal mengatakan, yang membuat mereka kecewa, karena sejumlah orang tetap bisa masuk lalu lalang.

Sejumlah anggota polisi dan Satpol PP juga terlihat melakukan pengawalan ketat di pintu masuk.

Seperti diketahui, 11 calon kepala daerah di Sulsel akan dilantik, Jumat (26/2/2021) besok. Pelantikan akan digelar di Baruga Pattingaloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

Pelantikan akan digelar secara langsung, bukan virtual seperti daerah lainnya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengaku sudah meminta izin ke Mendagri agar pelantikan digelar secara langsung.

Aturannya adalah hanya calon wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati dan ketua tim PKK yang boleh hadir. Di dalam ruangan hanya boleh diisi 25 orang. (***)